Selasa, 31 Januari 2023

Saksi Pelaku (Justice Collaborator)

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:34:43 WIB


Suparji Achmad
Suparji Achmad / Metrojambi.com/ist

Oleh: Suparji Achmad*

PEKAN ini, masyarakat Indonesia disuguhi polemik terkait kedudukan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, selaku saksi pelaku atau justice collaborator dalam rangkaian pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dkk.

Menurut pandangan penulis, selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistle-blower), dan ahli sebagaimana dalam penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban juga menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Selanjutnya, penulis juga menegaskan, pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat-syarat antara lain, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya.

Dan, sebelum itu, SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Juctice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur bahwa sebagai salah satu syarat seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (juctice collaborator) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Selain itu, saksi pelaku yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah apabila pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku mengakibatkan posisi saksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam kaitan kedudukan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku saksi pelaku atau justice collaborator yang sedang ramai diperbincangkan, penulis menilai kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengungkap suatu kejahatan tersebut berpotensi menyebabkan jiwa terdakwa dalam ancaman.

Artinya, pengakuan terang-terangan terdakwa Richard Eliezer menembak korban Yosua atas perintah Ferdy Sambo berpotensi membuat jiwa terdakwa Richard Eliezer menjadi terancam. Jadi ancaman tersebut sifatnya potensi, karena jiwa terdakwa Richard Eliezer terancam lalu siapa yang mengancam? Karena diketahui masyarakat umum bahwa Ferdy Sambo dkk juga sama-sama menjadi terdakwa dan ditahan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa Richard Eliezer adalah yang secara berulang menembakkan senjata api ke arah tubuh korban Yosua dan mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga bila dikaitkan dengan dalam rumusan delik pembunuhan terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai pelaku dalam menghilangkan nyawa korban walaupun tindakannya itu atas perintah yang salah dari terdakwa Ferdy Sambo.

Hal yang perlu dikritisi mengapa terdakwa Richard Eliezer mematuhi perintah menembak korban Yosua sampai meninggal dunia, padahal korban Yosua adalah rekan kerja terdakwa yang sehari-harinya berinteraksi satu sama lain.

Jadi, terlepas apapun motif terdakwa Eliezer menembak korban Yosua, cukup rasional pendapat Jaksa Penuntut Umum bahwa ada niat jahat dalam perbuatan itu.

Lalu, yang perlu dikritisi, terdakwa Eliezer adalah pelaku utama tindak pidana, sehingga perlu pendalaman untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku (justice collaborator)?

Dan, penulis sependapat dengan Penuntut Umum, sifat kooperatif terdakwa Eliezer dalam mengungkapkan fakta perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai alasan yang memperingan pidana, sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

Dalam logika publik, ada kemampuan terdakwa Eliezer untuk menolak perintah menembak dari terdakwa Ferdy Sambo, sebagaimana terdakwa Ricky Rizal telah menolak perintah dengan alasan tidak sanggup menembak teman sendiri.

Secara umum, menurut hemat pemulis, terdakwa Eliezer dihukum karena ketidaksanggupan untuk menolak perintah yang salah dari Ferdy Sambo.

Pada akhirnya, penulis berharap bahwa permasalahan hukum yang muncul harus disikapi dengan kepala dingin, jangan sampai terpancing untuk memojokan aparat penegak hukum yang sudah bekerja secara maksimal dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Agenda pembacaan surat tuntutan telah usai maka sidang akan berlanjut dengan agenda pledoi, replik lalu putusan pengandilan.

Kita tunggu putusan pengadilan yang dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana juga telah disampaikan keadilan versi Penuntut Umum yang bekerja secara merdeka tidak diintervensi oleh pihak kekuasaan manapun termasuk intervensi dari opini publik yang mungkin saja terjadi bias.

*) Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar


Penulis: Suparji Achmad
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments