Sabtu, 28 Januari 2023

Gaji Perawat Cabul Dipangkas Separo

Selasa, 24 Januari 2023 | 07:40:25 WIB


Sekda Provinsi Jambi Sudirman
Sekda Provinsi Jambi Sudirman / Metrojambi.com

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi memberhentikan sementara oknum perawat RSUD Raden Mattaher yang diduga berlaku cabul terhadap mahasiswi magang. Saat ini, oknum pegawai berstatus PNS itu ditahan polisi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, sejak perawat tersebut ditahan oleh polisi, Pemprov langsung mengambil sikap dengan memberhentikan sementara dari jabatannya.

“Pemprov Jambi menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur, memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya, gajinya dipotong 50 persen,” kata Sudirman pekan lalu.

Perawat RSUD Raden Mattaher berinisial BP (49) dilaporkan oleh seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Jambi yang magang di rumah sakit tersebut. Mahasiswi ini melapor dicabuli oleh BP saat sedang mengambil data pada 31 Oktober 2022.

Kasusnya dilaporkan ke polisi pada 4 November 2022 oleh IW, orang tua korban. Menurut IW, hari itu putrinya sedang mengambil data riset di dekat Ruang Operasi RSUD Raden Mattaher.

Tiba-tiba BP mendorongnya dari belakang ke dalam ruang operasi yang sedang kosong. BP dilaporkan menyentuh dan meraba beberapa bagian tubuh mahasiswi tersebut serta mencium pipinya.

Dia dilaporkan juga berupaya melepas masker yang dikenakan mahasiwi tersebut. Aksi BP terhenti ketika terdengar langkah-langkah perawat di lorong menuju ruang operasi.

Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi menahan BP sejak Selasa (27/12/2022). Kanit Perlidungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Jambi Ipda Chrisvani Saruksuk mengatakan, BP dijerat dengan pasal pelecehan seksual.

Menurut Sekda Sudirman, Pemprov akan menunggu proses hukum untuk mengambil langkah selanjutnya. Apabila melalui proses hukum BP bebas, maka semua jabatan dan gaji akan kembali dipulihkan.

Namun apabila dia terbukti bersalah dan dipidana, maka Pemprov Jambi akan melihat terlebih dulu pidananya.

“Apabila pidanannya di atas dua tahun akan diberhentikan dari ASN, apabila kurang dari dua tahun maka tidak akan diberhentikan. Tapi saat ini jalani terlebih dahulu sesuai proses hukum,” kata Sekda.


Penulis: Tri Suratno
Editor: Joni Rizal


TAGS:


comments